Cuma Begini Respons Demokrat Tanggapi Pelaporan Andi Mallarangeng

Cuma Begini Respons Demokrat Tanggapi Pelaporan Andi Mallarangeng
Terdakwa dugaan korupsi proyek Hambalang Andi Alfian Mallarangeng membacakan surat pembelaan saat menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/7/204). Sidang secara khusus menjadwalkan pembacaan surat pembelaan terdakwa atau pembelaan dari terdakwa. (JIBI / Solopos / Antara / Wahyu Putro A.)

Solopos.com, JAKARTA – Sekretaris Dewan Tinggi Demokrat Andi Alfian Mallarangeng dilaporkan Partai Demokrat sebagai kubu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. DPP Partai Demokrat pun menanggapi langkah Gerakan Pengambilalihan Pimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang melaporkan Andi Mallarangeng ke Polri.

Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pelaporan GPK-PD Sekretaris Dewan Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng ke Polri merupakan bentuk kerancuan. "Mereka bingung mau berbuat apa lagi lalu 'tembak' sana-sini sembarangan," kata Herzaky di Jakarta, Sabtu (13/3/2021).

Dia menilai langkah GPK-PD itu adalah wajah nyata mantan kader Partai Demokrat yang frustasi usai gagal menggelar kongres luar biasa alias KLB. Mereka gagal mendatangkan pemilih yang berhak ke arena kongres meski sudah meraup uang banyak.

Baca juga: Jelajahi Peluang Bisnis Restoran Virtual

Menurutnya, dalam politik, ketika seseorang atau kelompok kehilangan suatu diskusi di ruang publik dan kemudian membawanya ke ranah hukum, itu adalah bentuk ketidakmampuan berdialektika dan berdebat secara obyektif dan rasional. “Sayang waktu dan tenaganya, sebaiknya kalau punya tenaga, waktu ekstra, manfaatkan saja untuk membantu masyarakat. Waktu kita juga lebih berharga untuk membantu masyarakat, daripada merawat mantan kader kita. ," dia berkata.

Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Deli Serdang melaporkan Andi Alfian Mallarangeng selaku Sekretaris Dewan Tinggi DPP Partai Demokrat kepada Polda Metro Jaya, Sabtu (13/3/2021). Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, menurut versi KLB, Razman Nasution, mengatakan laporan yang mereka kirimkan terkait dugaan finah dan pencemaran nama baik.

Terhambat oleh SOP

Bahkan, karena SOP pengaduan UU ITE terhalang sesuai surat edaran Kapolri, petugas meminta calon pelapor melengkapi berkasnya.

Baca:  Hildawati Ceraikan Harun Masiku, Ternyata Ini Alasannya...

Baca juga: Bertahan dalam Peluang Bisnis Nasi Biryani

Razman dan kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko belum membuat laporan terkait dugaan fitnah pencemaran nama baik yang dilakukan Andi Mallarangeng terhadap Moeldoko karena berkas pelaporan belum lengkap.

Razman mengatakan, pihaknya diminta petugas SPKT untuk melengkapi berkas pelaporan sesuai standar operasional prosedur (SOP) di Polda Metro Jaya.

Razman dan tim mengatakan bahwa mereka akan kembali untuk melengkapi file yang diminta berupa tautan dan flash, termasuk menghadirkan Moeldoko secara langsung untuk melapor di Polda Metro Jaya.

KLIK dan SUKA untuk lebih banyak berita Solopos

Postingan Hanya Tanggapan Demokrat atas Laporan Andi Mallarangeng muncul pertama kali di Solopos.com.